gambarlogo

. ‘ILLAT DAN RASIONALITAS PENETAPAN HUKUM ISLAM

Oleh: Nurul Huda Prasetya, MA.*

 

Abstraksi

‘Illat al-Hukmi adalah sifat tertentu yang menjdi indikator ketetapan hukum syar’i. Penetapan ‘illat al-hukmi berdasarkan analisa mendalam terhadap nashhukum Islam baik ayat maupun hadis ahkam. ‘Illat al-hukmi merupakan sifat yang jelas, tidak abstrak dan sangat terukur dengan batasan yang tegas. Hal ini disamping untuk menjamin kepastian hukum adalah untuk menjamin tercapainya tujuan hukum yaitu kemaslahatan bagi manusia dan seluruh alam dan menghindari kerusakan dan kerugian bagi manusia dan seluruh alam.

A. Pendahuluan

Ketika ushuliyun merumuskan suatu format hukum dengan menggunakan qiyas, maka ‘illat merupakan salah satu kata kunci (key word) sekaligus merupakan perangkat mutlak yang harus ada, yang dalamkajian ushul fiqh (the Methodology of Islamic Juristprudence) biasa disebut dengan arkan al-qiyas1. Oleh sebab itu ‘illat, yang terkadang difahami sebagai alasan logika penetapan hukum, merupakan unsur terpenting dalam pelaksanaan qiyas. Dengan kata lain qiyas tidak akan pernah terlaksana tanpa dibarengi adanya ‘illat. Landasan fikir ini berdasarkan atas grand hipotesis bahwa segala ketentuan hukum yang diturunkan Allah memiliki alasan logis (legal reasoning) dan hikmah (wisdom) yang akan memayungi pelaksanaan dan penerapan peraturan hukum tersebut.

Kajian tentang teori logika penetapan hukum (‘illat), merupakan suatu lapangan pembahasan yang amat menarik dikalangan ulama ushuliyun. Hal ini barangkali disebabkan bahwa kajian tentang ‘illat selain sebagai sesuatu yang mesti terkait dalam persoalan qiyas, ianya juga mengajarkan seni berfikir  yang konprehensif dengan menggunakan ra’yu (reasoning) ketika merekayasa suatu ketetapan hukum yang tidak tertera secara jelas di dalam nash.

            Makalah ini akan mencoba memaparkan secara deskriptif tentang konsep ‘illat sebagai unsur rasionalitas hukum sekaligus mencoba untuk mengungkap kemungkinan terjadinya perbedaan-perbedaan pendapat dikalangan para ulama usuliyun terhadap berbagai persoalan yang mengitari ‘illat dalam pelaksanaan qiyas.

 

B. Pengertian ‘Illat

            Secara bahasa (etimology) kata ‘illat (علة) bisa berarti alasan  (حجة), sebab (سبب) ataupun sakit (مرض) 2. dalam kitab Irsyad al-Fuhul dijelaskan bahwa pengertian ‘illat secara etimologi (لغوى)adalah:

االعلة في اللغة ما يتغير حال الشيء يحصوله فيه فيقال للمرض علة, لأن الجسم بتغير حاله يحصو له فيه ويقال اعمل فلا ن اذا تغير حاله عن الصحة الى السقم.3

            Jadi ‘illat adalah sesuatu yang dapat merubah atau memberi pengaruh terhadap suatu benda atau keadaan dengan kehadirannya.Seperti ‘illat yang berarti sakit karena sakit itu dapat merubah atau mempengaruhi kondisi seseorang dari sebelumnya sehat menjadi tidak sehat.

            Sedangkan dalam konteks terminologi (istilahi) para ulama ushuliyun kelihatannya berbeda pendapat ketika merumuskan pengertian ‘illat berdasarkan perbedaan pendekatan yang mereka lakukan.

            Usuliyun secara umum memberikan definisi ‘illat sebagai:

4العلة هى:  ما شرع الحكم عنده تحقيقا للمصلحة اوهي الوصف المعرف للحكم                                           

Kata-kata (الوصف) di sini adalah berarti sesuatu yang berdiri bersama yang lain. Sedangkan kata-kata المعرف للحكم berarti berfungsi sebagai indikator yang menjelaskan hukum. Bila dikatakan bahwa sifat memabukkan menjadi ‘illat bagi haramnya khamar, berarti memabukkan merupakan sifat yang menjadi indikator yang menjelaskan  bagi haramnya suatu minuman.

            Ulama Mu’tazilah mendefinisikan ‘illat5 : العلة هي المؤثرفي الحكم بذا ته  . Mereka menyebutkan bahwa ‘illat adalah sesuatu yang dengan sendirinya (zatnya) mempengaruhi/punya pengaruh signifikan terhadap yang lainnya (المؤثر بذاته). Pandangan mereka ini didasarkan atas suatu opini bahwa hukum mengikuti/memberi kemaslahatan dan kemafsadatan. Bila ada sesuatu yang mengandung mashlahat munculan keharusan untuk menegakkannya dan bila ada sesuatu yang mengandung mafsadat maka muncullah keharusan  untuk menjauhinya.

            Dalam dua kitabnya, al-Mustashfa dan al-Mankhul, al-Ghazali mendefinisikan ‘illat sebagai6: هى المؤثرفى الحكم يجعله تعالىلابالذات . Tampak dari definisi ini seakan-akan al-Ghazali sependapat dengan Mu’tazilah dalam melihat ‘illat sebagai sifat yang mempengaruhi (المؤثر)keberadaan hukum. Namun menurut al-Ghazali pengaruh ‘illat terhadap hukum hanya sebagaiمعرف للحكم  bukan sebagai مؤثر للحكم .

            Sementara itu, al-Amidy mengartikan ‘illat adalah:

اانما الوصف الباعث على الحكم, العلة فى الا صل يعنى البا عث اى مشتملة على حكمة صالحة ان تكون مقصودة  للشارع  من شرع الحكم.7

Jika diperhatikan secara mendalam bahwa walaupun definisi-definisi di atas memperlihatkan perbedaan, namun, pada dasarnya, kita masih dapat melihat adanya sisi-sisi persamaan. Sebagai contoh: persamaan itu terlihat jelas pada fungsi ‘illat yang menjadi penetap (مثبتة) yaitu ‘illat yang dalam hubungannya dengan hukum merupakan penyebab atau penetap adanya hukum yang disebut dengan istilah mu’arrif (معرف), mu’tsir (مؤثر) atau ba’its (باعث).

Jadi, bila dibandingkan dengan rukun qiyas yang lain, maka yang dimaksud dengan ‘illat adalah: suatu sifat yang terdapat pada asal (اصل) yang dijadikan dasar hukum dan dengan sifat itu maka diketahui hukum tersebut pada cabang (فرع).

C. Syarat-Syarat ‘Illat

            Al-ashl (pokok), yaitu sesuatu yang ada nash hukumnya yang kadangkala mengandung beberapa sifat dan kekhususan. Akan tetapi tidak setiap sifat yang terdapat pada al-ashl layak/tepat untuk dijadikan ‘illat.Apabila sifat tersebut telah menjadi suatu hukum pokok maka dikehendaki bahwa sifat tersebut haruslah memenuhi beberapa syarat. Sy

            Berbicara tentang persyaratan ‘illat, para ushuliyun, termasuk para pakar ushul kontemporer, belum menemukan suatu konsensus yang utuh tentang syarat-syarat ‘illat yang bisa dijadikan acuan umum. Namun, dalam kitab “Ushul al-Fiqh al-Islam”, Wahbah Zuhaili ada menyatakan bahwa syarat ‘illat dikalangan ulama ushul fiqh ada 24 syarat, diantaranya ada yang telah disepakati dan ada yang masih diperdebatkan (debatable).8

            Lebih jauh disebut bahwa syarat-syarat ‘illat yang telah disepakati ada empat yaitu:

1.      ‘Illat itu harus sifat yang jelas (ظاهرة جلية)

Apabila ‘illat tidak jelas (invisible) maka akan sulit mengetahui keberadaan dan konsekwensi logis yang dimunculkannya.‘Illat yang berfungsi sebagai ma’rif lil hukmi harus dapat dibuktikan keberadaannya pada asal dan pada furu’. Jika tidak, maka ia tidak layak untuk dijadikan tanda (علا مة) terlebih lagi sebagai indikator penjelas terhadap hukum (معرف للحكم). Adapun yang dimaksud dengan pengertian sifat yang jelas adalah bahwa ‘illat itu haruslah berupa sesuatu yang dapat dijangkau oleh panca indera yang lahir (visible). Sebagai contoh: sifat memabukkan yang dapat ditemukan pada khamar, dan dengan penginderaan keberadaan memabukkan itu dapat dibuktikan dalam minuman keras lainnya yang sama-sama mempunyai sifat memabukkan. Contoh lain adalah bahwa ketetapan hubungan nasab tidak diberi ‘illat dengan masuknya sperma laki-laki kedalam rahim istrinya namun diberi ‘illat dengan tempat dugaan tetapnya hubungan nasab yaitu akad nikah yang sah.

2.      Sifat ‘illat harus pasti (منضبط)

Adapun yang dimaksud dengan kepastian sifat ‘illat adalah bahwa ‘illat mempunyaikriteria tertentu yang jelas sehingga memungkinkan untuk dibuktikan keberadaannya dengan tepat, dan tidak berbeda dari sudut personal maupun kondisional.Hai ini dikarenakan bahwa asas qiyas adalah persamaan antara asal dan cabang. Misalnya pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ahli waris terhadap orang yang mewariskan dengan pembunuhan yang dilakukan oleh  seseorang (penerima wasiat) terhadap pemberi wasiat, bahwa masing-masing memiliki persamaan ‘illat yaitu mensegerakan menerima harta sebelum waktunya.9

Oleh sebab itu tidaklah tepat memberikan ‘illat dengan berbagai sifat yang fleksibel yang akan mengakibatkan timbulnya perbedaan dan kontradiksi.Seperti memberikan ‘illatmasyaqqah untuk membolehkan berbuka puasa pada bulan Ramadhan bagi orang yang sakit dan orang yang bepergian (musafir) adalah tidak benar.Tetapi yang menjadi ‘illat bolehnya berbuka puasa bagi mereka ini adalah karena sebab sakit dan sebab bepergian (musafir). Karena kesulitan adalah sifat yang relatif tidak dapat dipastikan antara seseorang dengan orang lainnya, antara satu kondisi dan kondisi lainnya.

3.      Kesesuaian antara hukum dan sifat yang akan menjadi ‘illat (مناصبا للحكم)

Adanya kesesuaian hubungan antara sifat dan hukum itu menjadikannya rasional, diterima semua pihak dan mendorong orang lebih yakin dalam berbuat. Makna kesesuaian ini adalah sifat yang akan menjadi ‘illat tersebut secara prinsipil sesuai dengan tujuan syari’at yaitu mendapatkan kemashlahatan (keselamatan) dan menghindarkan kerusakan (bahaya).10Sebagai contoh ‘illat diharamkannya minuman khamar adalah memabukkan, jadi memabukkan adalah hal yang sesuai bagi keharaman khamar, karena didalam keharamannya itu terkandung tujuan hukum yaitu untuk memelihara akal.

4.      Sifat tersebut tidak hanya terbatas pada ashltapi harus dapat pula terjadi pada berbagai furu’. Misalnya sifat memabukkan tidak saja sebagai sifat yang dimiliki khamr tapi dapat pula dimiliki zat lain seperti alkohol, ganja dan sebagainya.

Bila ‘illat hanya terbatas pada ashal saja maka qiyas tersebut dianggap tidak sah, karena ketidakmampuan memastikan ‘illat terhadap furu’.Sedangkan qiyas dibangun (diformulasi) atas keberadaaan ‘illat hukum pada ashal dan furu’11.

 

D. Hubungan ‘Illat dan Hikmah

            Sebelum membahas lebih dalam sejauh mana hubungan ‘illat dan hikmah terlebih dahulu akan dijelaskan term dari keduanya.

            Hikmah adalah:

الحكمة هي الوصف الملا ثم من شرع الحكم لجلب مصلحة او دفع مفسده فهي البا عشة على تشريع الحكم من تحصيل مصلحة بواد تحققها او دفع مفسدة بواد نجتبها.12

 

Maksudnya: hikmah adalah sifat yang layak disyari’atkannya suatu hukum, yaitu untuk menghasilkan mashlahat atau menolak mafsadat. Sebagai contoh hikmah disyariatkannya hukuman qishas adalah untuk memelihara kehidupan manusia dan hikmah disyari’atkannya boleh berbuka puasa bagi orang yang sakit dan musafir pada bulan Ramadhan adalah untuk menghindarkan diri dari bahaya.

            Adapun ‘illat adalah suatu sifat yang pasti jelas dan tertentu, sehingga melalui sifat ini hukum akan dikaitkan dengan adanya ‘illat atau tidak adanya ‘illat.

            Berdasarkan penjelasan diatas maka perbedaan hikmah dan ‘illat adalah: Hikmah merupakan dorongan atau tujuan yang dimaksudkan oleh syara’ berupa pencapaian mashlahat (kebaikan) atau penolakan mafsadat (kerusakan).Kadang kala hikmah bersifat jelas dan terkadang tidak dapat pula diketahui oleh panca indra. Sedangkan ‘illat adalah suatu masalah yang sudah jelas dan pasti yang dijadikan dasar pembinaan dan penentuan suatu hukum13.Sebagai contoh, mengqosar shalat bagi seseorang yang sedang melakukan perjalanan jauh (musafir) mempunyai hikmah dan ‘illat hukum.Hikmah adalah untuk memberikan keringanan bagi musafir sedangkan yang menjadi ‘illat hukumnya adalah mengadakan perjalanan (safar).

 

E. Hubungan Antara ‘Illat dan Sebab

            Sebahagian ulama ushul fiqh menetapkan ‘illat dan sebab sebagai dua kata sinonim yang mempunyai pengertian yang sama, akan tetapi sebahagian besar ulama ushul tidak menyetujui hal ini dengan memberikan perbedaan diantara keduanya. Menurut mereka, ‘illat dan sebab merupakan pertanda bagi hukum dan masing-masing keduanya menjadi dasar hukum dan terkait dengan adanya atau tidak adanya ‘illat ataupun sebab.Pada ‘illat dan sebab, masing-masing terdapat hikmah syara’ dalam mengkaitkan (menetapkan) hukum.Apabila persesuaian tersebut termasuk hal yang dapat ditangkap oleh akal kita maka sifat tersebut disebut ‘illat, akan tetapi bila tidak dapat ditangkap oleh akal kita maka sifat itu disebut sebab.Dengan demikian, sebab lebih umum dibandingkan dengan ‘illat.Setiap ‘illat dapat dikatagorikan sebagai sebab tapi tidak setiap sebab dapat dikatakan ‘illat.

            Contohnya, kebolehan yang diberikan kepada seseorang yang sedang melakukan perjalanan (safar) untuk mengqosar shalat yang empat raka’at menjadi dua raka’at adalah merupakan ‘illat dan juga sebab. Sedangkan terbenamnya matahari yang menandakan datangnya waktu untuk melaksanakan shalat maghrib atau condongnya matahari yang menandakan waktu untuk melaksanakan shalat zuhur adalah disebut dengan sebab, bukan ‘illat.

 

F. تعليل بالحكمة (Ber’illat Dengan Hikmah)

            Satu pertanyaan mungkin dapat dikemukakan: “Apakah boleh ber’illat dengan hikmah”?.Pertanyaan ini muncul mungkin berangkat dari adanya perbedaan antara keduanya.Dimana ‘illat bersifat tetap, pasti dan jelas, sedangkan hikmah ada kalanya bersifat tidak pasti (sebatas prediksi belaka).

Para ulama terbagi kedalam tiga kelompok ketika melihat persoalan ini:

1.      Kelompok yang membolehkan secara mutlak baik hikmah yang jelas maupun yang tersembunyi (خفى). Diantara mereka adalah Imam al-Razi, Baidawi dan Ibnu Hajib.14

Alasan yang mereka gunakan adalah bahwa sesungguhnya ‘illat dianggap tidak mu’tabar kecuali bila ‘illat meliputi atau mencakup hikmah dari pada hukum.Bila hikmahnya tidak diketahui maka salah satu sifatnya telah batal untuk menjadi ‘illat.Karena itu hikmah hukum (dampak praktis-psikologis penetapan suatu hukum) adalah merupakan suatu ‘illat yang ‘illiyah (diakui).

2.      Tidak membolehkan ta’lil dengan hikmah secara mutlak baik hikmah yang jelas maupun hikmah yang samar sebagai mana yang telah dikemukakan oleh sebahagian besar ulama ushul fiqh.15

Alasan yang mereka gunakan adalah:

a.       Bahwa hikmah hukum itu adalah sesuatu yang mengikuti (تابع) hukum dan ia datang belakangan sesudah ketetapan hukum terlaksanan secara praktis. Meng’illatkan sesuatu itu tidak sah dengan menempatkannya dibelakang dari sesuatu yang di’illatkan (المعلول).

b.      Hikmah hukum itu bersifat tidak pasti, karena bisa saja berbeda pada satu pribadi (kondisi) dengan pribadi yang lain berdasarkan keadaan dan adat kebiasaan yang berbeda pula. Seperti ketika seorang musafir dalam perjalanannya tidak menggunakan kenderaan, maka akan berbedatingkat kesulitannya (مشقة) dengan musafir yang berkendaraan. Oleh sebab itu, meng’illatkan sesuatu dengan sifat pasti dan jelas adalah lebih utama (lebih dapat diterima).

3.      Membolehkan ta’lil dengan hikmah bila hikmahnya itu jelas dengan sendirinya dan pasti, namun bila hikmahnya itu bersifat tersembunyi/samar (خفى) maka tidak boleh ber’illat dengannya. Pendapat ini dikemukakan oleh al-Amidy, Ibnu Subki dan ulama lainnya.16

Pendapat yang ketiga ini tampaknya berusaha mencari jalan tengah antara pendapat yang pertama dan yang kedua. Lebih lanjut al-Amidy menyebutkan dalam kitab al-Ihkam  fi Ushul al-Ahkam:

 

فاذا كانت الحكمة هى مقصود من شرع الحكم مساوية للوصف فى الظهور والا نضباط كانت اول با التعليل بما. واما اذا كانت الحكمة حقيقة مضطربة غير منضبطة فيمتع التعليل بها. 

Alasan yang mereka kembangkan adalah sesungguhnya hikmah hukum adalah tujuan atau maksud dari penetapan (pensosialisasian) syari’at oleh Allah SWT. Maka ber’illat dengan menggunakan hikmah, bila ia jelas dan pasti, menjadi lebih utama dari ber’illat dengan sifat yang zhahir. Karena ber’illat dengan sifat yang zhahir itu hanya terbatas pada pengetahuan mukallaf saja.Adapun bila hikmah itu tidak jelas dan tidak pasti, maka ber’illat dengan sifat zhahir adalah lebih utama.

 

G. Al-Munasib (al-Mutsir dan al-Mulaim)

            Para ulama ushul juga telah membahas secara serius tentang persoalan al-munasib (kesesuaian antara ‘illat dan hukum) baik dari segi pengertiannya maupun dari segi tingkatan aplikasinya.Hal ini dikarenakan bahwaal-munasib merupakan salah satu syarat ‘illat yang harus dipenuhi.Dalam makalah ini penulis hanya memfokuskan diri pada tingkat munasib mutsir dan munasib mulaim.

            Al-Amidy mendefinisikan al-munasib dengan:

المناسب عبارة عن وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم على وفقه حصول ما يصلح ان يكون مقصود من شرع ذالك الحكم.17

Jadi yang disebut dengan munasib itu adalah suatu istilah terhadap sifat yang zhahir dan pasti (terukur), yang bila penetapan hukum didasarkan sifat itu niscaya akan tercapai apa yang patut menjadi tujuan daripada ditetapkannya hukum tersebut.

Para ulama ushul membagi tingkatan munasib dalam dua tingkatan yaitu munasib al-mutsir dan munasib al-mulaim.

1. Munasib al-Mutsir

            Pengertiannya adalah:

هو الوصف المناسب الذى رتب الشارع حكما على وفقه, وثبت بالنصاوالاجماع اعتباره بعينه علة للحكم الذى رتب على وفقه.18

            Jadi ia adalah sifat yang sesuai dimana syari’ telah menyusun dan menetapkan hukum yang sesuai dengan sifat tersebut. Berlakunya ‘ain ‘illat (‘illat itu sendiri) dalam hukum ditetapkan oleh nash dan ijma’. Artinya nash dan ijma’ itu sendiri yang menerangkan kedudukan ‘illat itu terfokus atas pembentukan suatu hukum secara langsung. Bentuk munasib seperti ini berada pada tingkat yang paling tinggi dari munasib lain.

            Sebagai contoh firman Allah:

ويسئلو نك عن المحيض قل هو اذى فاعتز لوالنساء فىالمحيض.

Hukum yang pasti terkandung dalam nash ini adalah perintah untuk menghindari wanita diwaktu haid, dan telah tersusun sebagai dasar alasan untuk menghindari wanita dalam keadaan haid adalah karena adanya “sesuatu yang kotor” (اذى ). Lafazh nash telah jelas mengatakannya sebagai sesuatu yang “kotor”. Oleh karena itu, adanya “kotoran” yang merupakan sebab keharusan untuk menghindari wanita diwaktu haid adalah sifat yang sesuai dan mempengaruhi.

2. Munasib al-Mulaim

            Pengertiaannya adalah:

هوالوصف المناسب الذى رتب الشارع حكما على وفقه ولم يثبت بالنص او الاجماع اعتباره بعينه علة لنفس الحكم الذى رتب على وفقه, ولكن يثبت بالناص او الاجماع اعتباره بعينه علة لهذه الحكم من جنس الحكم الذى رتب على وفقه.  19

            Maksudnya adalah suatu kesesuaian yang berlakunya ‘ain ‘illat untuk hukum secara langsung tidak ditetapkan oleh nash maupun ijma’, akan tetapi nash atau ijma’ memandang hubungan ‘illat dengan hukum tersebut dengan cara memandang ‘ain sifat untuk jenis hukum.

            Sebagai contoh menetapkan kewalian nikah anak yang belum dewasa dengan ‘illat “belum dewasa”. Berlakunya ‘illat belum dewasa untuk kewalian nikah tidak dipandang oleh nash atau ijma’. Namun ijma’ pernah memandang keadaan “belum dewasa” itu menjadi ‘illat untuk hukum yang sejenis (kewalian) namun dalam format yang lain.Seperti hak kewaliaan terhadap mengatur (memproduksikan) harta anak yatim yang belum dewasa. Kedua kewalian ini dipandang masih berada dalam satu jenis kewalian,walau dalam format yang berbeda.

 

H. Qawadih al-‘Illat

            Pengertian qawadih al-‘illat adalah jenis ‘illat yang dianggap cacat dan batal.Diantara ‘illat yang dianggap cacat atau batal tersebut antara lain.

1. al-Naqdu ( النقض )

            Secara etimologi kata al-naqd dapat berarti melepas (الحل) dan membatalkan (الابطال).

Sedangkan menurut istilah al-naqd itu adalah:

وجودالوصف المدعى كونه علة فى محل كع تخلف الحكم عنه فى ذالك المحل.20

            Jadi apa yang dimaksud dengan al-naqd adalah suatu sifat yang diakui menjadi sebuah ‘illat pada suatu tempat dengan tidak adanya hukum dari tempat tersebut. Sebagai contoh, perkataan seseorang yang beralasan bahwa batal (tidak sah) puasa bagi orang yang tidak berniat (pada malam hari), atau bagi yang tidak berniat pada awal puasa (sejak malam awal puasa).Oleh sebab itu dijadikanlah bahwa “ketiadaan niat puasa” sebagai ‘illat sahnya puasa. Bagi yang menolak pendapat ini akan mengatakan bahwa penta’lilan seperti ini adalah batal ( منقوض)  bila dibandingkan dengan puasa sunat, karena puasa sunat itu sah walaupun tidak berniat pada malam harinya. Dalam hal ini maka diterimalah sifatnya, yaitu ketiadaan berniat, tetapi tidak diterima hukumnya, yaitu tidak sahnya puasa.

2. ‘Adam al-Ta’tsir عدم التاثير )

            Yang dimaksud dengan  ta’tsir ‘illat adalah:

التغاء الحكم عند الغاء الوصف فى نفس محل الذى ثبتت ليثت الوصف فيه  21

Dari definisi ini kelihatan bahwa ada hubungan yang erat antara sifat dengan hukum yang saling mempengaruhi satu sama lain. Bila hukum ada maka sifat juga ada, dan bila hukum tidak ada maka sifat juga tidak ada. Sedangkan yang dimaksud ‘adam al-ta’tsir adalah:

وجودالحكم وبقاءه  فى محله بعد زوالو صف الذى ثبتت علية فيه 22

Pengertian ini menunjukkan bahwa pada ‘adam al-tatsir sifat tidak mempengaruhi hukum dimana hukum itu tetap eksis (بقاء) walaupun sifat yang menetapkan ke’illatannya telah hilang.

            Sebagai contoh adalah perkataan orang yang beralasan (berdalil) atas ketidaksahan jual beli ghaib (jual beli tanpa melihat barang).Dimana jual beli ini dianggap tidak sah seperti halnya menjual burung yang ada di awan atau sejumlah ikan yang ada dilautan.Yang menjadi ‘illat larangan jual beli ini adalah bahwa barang (burung atau ikan) tersebut tidak dapat dilihat baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Bagi orang yang menolak pendapat ini akan mengatakan bahwa ‘illat tersebut tidak berpengaruh kepada ashal karena ketidaksahan jual beli ini terdapat pada burung atau ikan yang dimaksud, bukan pada ketidak mampuan untuk melihat (mengetahui kualitas dan kuantitasnya) tapi karena tidak ada kemampuan untuk mengambilnya.

 

I. Penutup

            ‘Illat merupakan rukun yang sangat esensial dalam pelaksanaan qiyas.Oleh sebab itu pemakaian dan penggunaan ‘illat harus digunakan dengan teliti dan cermat, agar dalam penggunaan qiyas dalam menetapkan suatu rumusan keputusan hukum dapat menghasilkan putusan hukum yang sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh syar’i. sebagai konsekwensi logis dari  persoalan yang esensial ini maka penggunaan ‘illat harus benar-benar dipahami dengan memperhatikan syarat dan mekanisme penggunaannya demi menghindarkan kekeliruan dalam aplikasi ‘illat sebagai salah satu satu alasan logika hukum yang dipakai dalam metodologi penetapan hukum (istimbath al-ahkam).

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Abdul Karim Zaidan, Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh, Dar Tauzi’ wannsyr: Kairo, 1993.

 

Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, Maktabah al-Da’wah al-Islamiyah: Kairo, 1998.

 

Al-Ghazali,  al-Mustashfa, Juz II

 

Ali bin Muhammad al-Amidy, al-Ahkam fi Ushul al-Ahkam, juz III, Maktab BuhutsWa Dirasat, Dar al-Fikr: Beirut, 1996.

 

Ibnu Manzur, Lisan al-Arab, juz XIII, Dar al-Shadir: Beirut, 1300 H.

 

Lois Ma’luf, al-Munjid, Dar al-Machreq: Beirut, 1986.

 

Muhammad al-Syaukani, Irsyadul Fuhul, Dar al-Fikr: Beirut, t.t.

 

Muhammad Faraz Salmi, Mabahis al-Qisas wal-Ushul, Dar al-Taba’ah al-Muhammadiyah: Kairo, 1973.

 

Sya’ban Muhammad Ismail, Dirasat baina al-Ijma’na wal-Qur’an, Maktabah Syakhsiyah al-Misriyah: Kairo, t.t.

 

Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, Dar al-Fikr: Beirut



* Dosen di Fakultas Syari’ah IAIN Sumut

 



1Qiyas sebagai salah satu sumber hukum Islam memiliki empat rukun yang harus dipenuhi yaitu asal, furu’ hukum asal dan ‘illat hukum.Untuk membuat pengqiyasan yang benar, metode kesimpulan yang bersifat deduktif ini harus memperhatikan terpenuhinya keempat rukun tersebut.

2Ibnu Manzur, Lisan al-Arab, juz XIII, Dar al-Shadir: Beirut, 1300 H, hal, 498. lihat juga Lois Ma’luf, al-Munjid, Dar al-Masyriq: Beirut, 1986, hal, 563.

3 Muhammad al-Syaukani, Irsyad al-Fuhul, Dar al-Fikr: Beirut, t.t., hal, 181. Lihat juga al-Mustashfa, Juz II, hal, 96.

4Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, Dar al-Fikr: Beirut, hal, 646.

5Ibid.

6Al-Mustashfa , hal, 305.

7Ali bin Muhammad al-Amidy, Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, juz III, Maktab Buhut Wa Dirasat, Dar al-Fikr: Beirut, 1996, hal, 137.

8Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, hal, 652.

9Ibid., hal. 655.

10Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, Maktabah al-Da’wah al-Islamiyah: Kairo, 1998, hal, 69.

11 Abdul Karim Zaidan, Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh, Dar al-Tauzi’ wa Annsyr: Kairo, 1993, hal, 207.

12ٍSya’ban Muhammad Ismail, Dirasat Baina al-Ijma’ wa al-Qur’an, Maktabah Syakhsiyah al-Misriyah, Kairo, t.t., hal.216.

13Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, hal.651.

14Sya’ban Muhammad Ismail, Dirasat ,hal, 166.

15Muhammad Faraz Salmi, Mabahis al-Qisas wal-Ushul, Dar al-Taba’ah al-Muhammadiyah: Kairo, 1973, hal, 111.

16Ibid., hal, 167.

17Ali bin Muhammad al-Amidy, Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, hal, 71.

18Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, hal, 81.

19 Ali bin Muhammad al-Amidy, Al-Ihkam, hal, 72.

20 Sya’ban Muhammad Ismail, Dirasat ,hal, 648.

21Ibid, hal.656.

22Ibid.

2014  raudlatul hasanah